literaryspring.com – Dewan Keamanan PBB pada Jumat, 19 September, gagal mengesahkan rancangan resolusi yang dirancang untuk mencegah penerapan kembali sanksi atau mekanisme snapback terhadap Iran, yang sebelumnya dicabut dalam Kesepakatan Nuklir 2015 (JCPOA).
Rancangan resolusi yang disampaikan oleh Korea Selatan sebagai presiden Dewan Keamanan bulan ini bertujuan untuk menjaga pencabutan sanksi dengan menegaskan bahwa ketentuan sanksi sebelumnya berakhir. Namun, inisiatif ini tidak memperoleh sembilan suara yang diperlukan untuk disahkan. Rusia, China, Pakistan, dan Aljazair memberikan dukungan, sementara Guyana dan Korea Selatan memilih abstain. Sebagian besar negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, menolak resolusi tersebut.
Kegagalan ini memungkinkan dimulainya kembali sanksi sesuai mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa dukungan Rusia tidak menunjukkan perubahan posisi. Ia menekankan pentingnya untuk melanjutkan pencabutan sanksi secara politik dan hukum. Duta Besar China, Fu Cong, juga menolak penerapan snapback, yang ia sebut merusak upaya diplomasi terkait isu nuklir Iran.
Sementara itu, Duta Besar Inggris, Barbara Woodward, melihat hasil pemungutan suara ini sebagai langkah penting dalam proses snapback, mengingat resolusi tersebut akan menghapus enam resolusi sebelumnya yang terkait dengan program nuklir Iran. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menolak keputusan ini, menyalahkan AS dan negara-negara Eropa yang dianggapnya merusak diplomasi serta rezim nonproliferasi.
Kesepakatan 2015 mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium dan menerima inspeksi internasional. Namun, menyusul serangan AS dan Israel, Iran menghentikan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional, mengklaim lembaga tersebut tidak netral.